JAKARTA, RATIMNEWS.COM – Pelantikan jajaran Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan DKI Jakarta berlangsung khidmat di Aula DPD PDIP DKI Jakarta. Dalam susunan kepengurusan yang baru, ada sosok Darman Saidi Siahaan, S.H., M.H. Ia resmi dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Advokasi Umum.
Acara pelantikan dipimpin oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan yang hadir mewakili Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Amin Wijaya.
Momentum tersebut menjadi bagian dari penguatan peran BBHAR terutama dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan hukum.
BBHAR PDI Perjuangan DKI Jakarta kini diperkuat oleh 54 pengurus yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Mulai dari advokat, praktisi
, aktivis hingga tenaga profesional lainnya. Semuanya disatukan dalam satu visi untuk menghadirkan pelayanan hukum yang berpihak kepada rakyat.
Kepala BBHAR DKI Jakarta dijabat oleh Marthin Pasaribu, S.H. Sebagai kepala Marthin Pasaribu akan mendapat dukungan dari Budi Sembiring, S.H. sebagai Sekretaris dan Wayan Bimanda Panalaga, S.H., M.H. sebagai Bendahara.
Sementara itu, kehadiran Darman Siahaan di posisi strategis bidang advokasi umum dinilai akan memperkuat langkah organisasi dalam menangani persoalan hukum masyarakat.
Dalam keterangannya, Darman menegaskan bahwa BBHAR harus hadir secara nyata di tengah masyarakat dan bukan sekadar menjadi organisasi formalitas.
“Kami ingin memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses keadilan yang layak. BBHAR akan hadir memberikan pendampingan hukum secara konkret bagi warga yang membutuhkan,” kata Darman.
Sementara itu, arahan dari DPP PDIP melalui jajaran pengurus pusat menegaskan pentingnya BBHAR menjadi garda terdepan perjuangan hukum kerakyatan.
Semangat pelayanan hukum bagi masyarakat juga digaungkan dalam pelantikan tersebut melalui seruan perjuangan yang membakar semangat seluruh pengurus.
Dengan kepengurusan yang telah terbentuk lengkap, BBHAR PDI Perjuangan DKI Jakarta diharapkan mampu menjalankan kerja-kerja advokasi secara aktif dan responsif dalam membela kepentingan rakyat.
